AMBISI GEREJA YANG TAK KESAMPAIAN

PERDA MANOKWARI
AMBISI GEREJA YANG TAK KESAMPAIAN

Raperda ini bukan murni dirancang oleh pemerintah daerah, namun merupakan
tekanan dari pihak gereja seluruh Papua

Upaya kristen membendung perkembangan ummat Islam terlihat sangat jelas.
Di daerah Manokwari, Papua, sedianya akan dibangun Islamic Center pada tahun 2005 yang lalu tapi akhirnya batal. Rencana pembangunan Islamic Center ini berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Artinya disana Muslim telah menjadi mayoritas, tapi pihak Kristen tidak membiarkan pembangunan ini dengan opini yang telah mereka kembangkan sekian lama bahwa Papua adalah tanah kristen.

Ide tentang Kota Manokwari sebagai kota Injil muncul pertama kali pada 17 November 2005 saat demo masyarakat menentang pembangunan Islamic Center di Manokwari. Kemudian muncul lagi ke permukaan pada 7 Maret 2007. Rupaya telah mereka godok selama dua tahun untuk menjadi sebuah rancangan peraturan daerah (raperda).

Anehnya ketika bola panas ini bergulir dan menuai protes, pihak pemerintah daerah, eksekutif maupun legeslatif saling mengelak. Pihak gerejapun yang awalnya sangat getol bahkan memimpin demo dan mereka juga yang membacakan petisi di depan gedung DPRD malah berbalik haluan. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan menolak Raperda tersebut.

Pasal Diskriminatif Raperda Manokwari

Butir 14 Ketentuan Umum : Injil sebagai kabar baik
Pasal 25 : Pembinaan mental memperhatikan budaya lokal yang menganut agama Kristen.
Pasal 26 : Pemerintah dapat memasang simbol agama di tempat umum dan perkantoran.
Pasal 30 : Melarang pembangunan rumah ibadah agama lain jika sudah ada gereja.
Pasal 37 : Melarang busana yang menonjol simbol agama di tempat umum.

Akibat dari pasal-pasal tersebut :
- Melarang pemakaian busana muslimah ditempat umum
- Melarang pembangunan masjid di tempat yang sudah ada gereja
- Melarang Azan
- Membolehkan pemasangan simbol salib di seluruh gedung perkanoran dan tempat umum.

Dukungan pemda dan gereja

Dalam demo menolak Islamic Center, 17 November 2005, turut hadir petinggi-petinggi daerah antara lain Bupati Manokwari Drs Dominggus Mandacan, Ketua DPRD Kabupaten Moses Mosioi, STh, Dandim 1703 Manokwari Letkol Suyitno dan Kapolres Manokwari AKBP Drs Pietrus Waine, SH. Serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manokwari.

Di barisan long march terdepan, tampak pendeta-pendeta diantaranya, Wakil Ketua Sinode GKI Papua, Pdt Herman Awom. Pernyataan sikap Kristiani Manokwari dibacakan oleh Ketua Badan Pekerja Antar Gereja Pdt I.S Rumbiak S Th.

Sekarang, aksi cuci tangan

Wakil Ketua DPRD Manokwari, Amos H May mengatakan, bahwa usulan Raperda hanyalah pokok pikiran yang diusung unsur gereja dan sejumlah pakar, ”Bentuknya baru berupa pokok pikiran, bukan raperda karena tidak diusulkan eksekutif dan legeslatif,” Kamis (22/3/07). Namun ia juga mengakui bahwa usulan tersebut sudah masuk ke eksekutif.

Pendeta Weinata Sairin, wakil sekertaris PGI menyatakan, ”PGI tetap menolak perda atau raperda yang berbasis agama, karena hal itu menimbulkan diskriminasi.” Rabu ( 28/3/07). Pastor Benny Susetyo, sekertaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI pada hari sebelumnya juga memberikan pernyataan yang sama, ”Pada dasarnya KWI menolak setiap perda yang berbasis agama termasuk Raperda Kota Injil di Manokwari.”

Lalu siapa dalang Perda Manokwari Kota Injil ?

Siapa yang menjadi dalang kiranya sudah cukup jelas jika merunut lagi pada kejadian dua tahun yang lalu. Tapi munculnya gagasan Kristenisasi struktural dengan mengklaim diri punya otoritas menjadikan Injil sebagai perda untuk membangun Kota Injil Manokwari, jelas merupakan suatu kebohongan besar dan ada agenda lain terhadap keutuhan NKRI.

Sebuah opini yang dipaksakan, dikatakan bahwa Papua adalah tanah Kristen. ”Umat Protestan (saja) berjumlah lebih dari setengah penduduk Papua. Katolik adalah mayoritas di bagian selatan dan Manokwari terletak di bagian utara.” Ungkap website resmi mereka, Mirifikca e-News.

Tapi menurut Junaidi aktivis GP Anshor, selisih penduduk non-Muslim dan Muslim di Manokwari tidak terpaut jauh. Ustad Fazdlan Garamatan kepada ARANA (6/1/08) mengungkap bahwa pada tahun 1994, sensus dilakukan pada penduduk Jaya Pura dan hasilnya 70% adalah Muslim. Fakta ini ditolak oleh pemda setempat.

”Raperda ini bukan murni dirancang oleh pemerintah daerah, namun merupakan tekanan dari pihak gereja seluruh Papua,” kata Ustd. Aliyuddin Abdul Aziz, tokoh Islam dan pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa Manokwari.

Menanggapi sikap penolakan PGI dan KWI serta kalangan gereja yang lain terhadap Raperda tersebut, Ustad. Aliyuddin mengatakan, ” Ini hanya kamuflase. Karena saat awal-awal beredarnya Raperda ini, pihak gereja seakan acuh. Malah mereka bilang bahwa Raperda ini dimunculkan pihak ketiga (provokator) untuk mengadu-domba kehidupan beragama di Manokwari. Namun setelah kami desak, akhirnya mereka mengaku bahwa mereka merancang Raperda ini.”

Lalu bagaimana kondisi masyarakat Papua sekarang ? Menurut Junaidi, sejauh ini situasi masih damai dan tenang. ”Warga juga tak menghendaki Raperda yang membuat hidup rukun kami jadi bermusuhan.”
Pernyataan terakhir ini perlu kiranya untuk digaris bawahi, “Warga juga tak menghendaki Raperda…”, inilah kondisi atau fakta yang ada. Isue kebutuhan rakyat Papua akan Raperda, menunjukkan adanya kepentingan segolongan kecil masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua. Sedangkan apa yang mereka suarakan justru bertentangan dengan aspirasi rakyat Papua yang sebenarnya.

Terbuktilah, bahwa Raperda tersebut bukan aspirasi dan kebutuhan rakyat Papua !

Silmy Kaffah.
Sumber : Hidayatullah, Mirifica e-news, swara muslim, republika.